PALOPO — Farid Kasim Judas hanya bisa geleng-geleng kepala, manakala berhembus isu tak sedap, tiga tenaga sukarela di OPD yang ia pimpin yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Palopo, tak dibayarkan upahnya.
Farid menjelaskan bahwa saat ini dinasnya memang ada evaluasi bagi tenaga sukarela. Ternyata, ketiganya sesuai dengan hasil evaluasi tidak disiplin
Jarang ikut apel dan adapula yang berstatus pengajar di salah satu universitas.
“Saya tegaskan bahwa ketiganya tidak disiplin. Makanya dievaluasi. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pilkada. Murni karena tidak mengikuti aturan kepegawaian yang ada,” katanya, Jumat ( 27/04).
FKJ begitu sapaan akrabnya mengatakan evaluasi yang diberlakukan di dinasnya mengingat adanya beban khususnya bagi tenaga kerja sukarela. Hanya yang rajin dan mengikuti aturan kepegawaian.
Sebab, di dinasnya terkait langsung dengan pelayanan publik.
“Pegawai maupun tenaga sukarela harus apel pagi pukul 07.30 wita di dinas kita. Karena masyarakat sudah menunggu untuk dilayani,” katanya.
Tahun lalu, DPMPTSP Palopo mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI. Sebab, dinas ini dianggap terbaik dalam hal pelayanan kepada publik.
FKJ mengatakan dirinya menginginkan dinasnya terus berbenah. Makanya, dibutuhkan pegawai dan tenaga sukarela yang benar-benar punya perhatian dan disiplin untuk melayani masyarakat.
“Kita butuh pegawai yang benar- benar siap dan sigap melayani masyarakat. Yang malas tentu kita evaluasi karena menjadi beban, ” ujarnya.
Sebelumnya santer diberitakan, tiga orang tenaga sukarelawan salah satunya Dwi Utami Hasan yang mengaku bulan Maret dan April gajinya belum dibayarkan. Ia juga mengaku jika gajinya belum dibayarkan karena orangtuanya beda pilihan politik dengan pimpinan OPD tempat ia bekerja, suatu hal yang kemudian dibantah keras oleh Farid Kasim Judas, Kadis tempat Dwi bekerja. (*)
