LUWU UTARA — Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mendapat kunjungan dari Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara dan dihadiri semua pimpinan SKPD serta anggota dan Ketua DPRD Luwu Utara.
Dalam sambutannya, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan baik buruknya suatu roda pemerintahan sangat tergantung terhadap sistem yang dijalankan atau yang disepakati sesuai regulasi dan aturan yang berlaku.
“Apa yang kita laksanakan ini merupakan komitmen kita, untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, ” ujar Indah Rabu (06/12/2017).
Menurut Indah komitmen dalam membangun roda pemerintahan merupakan hal yang sangat penting.
“Sehebat apa pun ilmu yang dimiliki tapi kalau kita tidak komitmen dalam menjalankan fungsi dan tugas kita, maka semua akan menjadi hampa, apa yang kita cita-citakan akan menjadi mimpi belaka,” jelas Indah.
Bunda, sapaan akrab bupati perempuan pertama di Sulsel ini menambahkan, kita bergerak bersama-sama membangun komitmen dan sistem yang baik untuk menjadikan Luwu utara jauh lebih baik ke depan.
“Komitmen dan sistemlah yang akan menentukan baik buruknya suatu roda pemerintahan,” tambah Indah.
Istri dari Ketua DPD Golkar ini mengapresiasi atas kedatangan KPK bidang pencegahan korupsi atas komitmennya mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi yang terintegrasi.
Sebagai pemerintah daerah, konsolidasi eksekutif-legislatif dalam pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini pemerintah Luwu Utara sangat mendukung sepenuhnya.
“Terima kasih atas kunjungannya, Insya Allah apa yang disampaikan KPK ini, akan jadi perhatian bagi kami dan mendukung sepenuhnya demi pemerantasan korupsi yang terintegrasi,” tegas IDP.
Sementara itu dalam pertemuan tim KPK bersama unsur eksekutif dan legislatif ini, perwakilan KPK Heri Nurudin banyak mengulas terkait pemberantasan korupsi pada level pemerintahan daerah.
Dikatakan Heri Nurudin, pada tahun 2017 ini pihaknya sudah dua kali membahas pemberantasan korupsi pada tingkat pemerintah daerah. Dimulai pada kegiatan identifikasi di awal April 2017. Kemudian pada Mei 2017 digelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Pada Mei ada agenda penting yakni penandatangan komitmen bersama terkait pemberantasan korupsi terintegrasi, yang dihadiri seluruh bupati/walikota se Indonesia,” kata Heri.
Heri mengharapkan agar setiap daerah betul-betul ada komitmen kuat untuk melasanakan program pemberantasan korupsi.
“Kalau 2018 nanti tidak kelihatan komitmennya, tidak ada progres sama sekali, tim penindakan akan masuk di daerah bersangkutan. Hari ini, di Luwu Utara saya melihat komitmen itu ada. Saya mau baik eksekutif dan legislatif sama-sama harmonis. Harmonis dalam hal menjunjung kebenaran. Jangan sampai kasus di Sumatera Utara, Bengkulu dan Jambi, terjadi di Luwu Utara ini,” imbaunya.
Heri Nurudin juga menekankan pentingnya melakukan pengawasan pada pengadaan barang dan jasa.
“Di situ jangan ada lagi memperkaya diri sendiri, koorporasi dan lain sebagainya. Perkaya dirilah secara legal, sesuai aturan. Saya minta, sebelum ketok palu APBD 2018, jangan ada nego-nego. Jangan ada penyuapan, jangan ada pemerasan di situ. Terima kasih pak Bupati Luwu Utara sudah menerima kami, dan kita sama-sama berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi secara terintegrasi,” jelas Heri.(*)
