PALOPO — Maraknya aksi unjukrasa dan perbincangan seputar isu Pemekaran Luwu Tengah dan Pembentukan Provinsi Tana Luwu, yang dilakukan elemen masyarakat utamanya yang dilakukan Aliansi Wija To Luwu dalam sebulan terakhir membuat elit-elit politik seolah mendapat panggung untuk menyatakan keberpihakannya.
Sejatinya, isu ini adalah isu lama yang bergulir sejak 2012 silam, yang kembali menggaung dan menjadi trending topic semenjak aksi Aliansi Wija To Luwu menggunakan momentum Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) dan Hari Jadi Luwu yang dipusatkan di kota Palopo 23 Januari 2019 lalu sebagai trigger.
Terkait isu ini, membuat Ketua DPRD Palopo Harisal A Latief ikut angkat bicara. Ia sebutkan jika partai Golkar tetap concern pada isu pemekaran bahkan ikut mendorong pemekaran Tana Luwu dan menjadi calon gubernur satu-satunya saat itu yang berani tanda tangan kontrak soal ‘barang’ itu.
“Saya hanya ingin mengatakan, bahwa kami di Fraksi Partai Golkar sejak Maret 2018 tahun lalu melalui 4 Ketua DPRD se Tana Luwu yang kebetulan semuanya berasal dari Golkar, waktu itu, masih dalam suasana Pilgub kami sudah mewacanakan usulan pencabutan moratorium di kediaman pak Mahfud Yunus Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba yang dihadiri Nurdin Halid Ketua DPD Golkar Tingkat I Sulsel,” beber Harisal saat ditemui di kediamannya, di kawasan jalan baru Tanjung Ringgit Palopo, Kamis siang, 31 Januari 2019.
Rekam jejak digital, lanjut Harisal, masih ada tersimpan, dan Pemekaran Luwu Tengah serta Pembentukan Provinsi Tana Luwu adalah harga mati yang harus terus diperjuangkan, imbuhnya lagi.
“Hanya saja, yang saya sangat sayangkan, mengapa hanya pihak eksekutif atau 4 kepala daerah kab/kota saja yang diberikan surat pernyataan dukungan, mengapa tidak ikut pula melibatkan ketua-ketua DPRD se Tana Luwu, karena sesungguhnya perwakilan rakyat itu ada di DPRD se Tana Luwu, harusnya kami juga ikut bertandatangan, kalau perlu kita sama-sama bernagkat ke Istana Presiden agar moratorium DOB segera dicabut,” ucap Harisal, Ketua DPRD Palopo yang berniat maju lagi di gelanggang legislatif lewat Dapil III kota Palopo di Pileg 2019 ini.
“Kita memang harus berdikari, berdiri diatas kaki sendiri dan tidak bertumpu pada orang lain, saya hanya berharap dan ikut memberi suppport, serta jika dibutuhkan, kami ingin memberi penguatan secara kelembagaan, saya sebagai Ketua DPRD Palopo, tentu ingin agar apa yang disuarakan adik-adik Aliansi Wija To Luwu ini tidak hanya menggaung di regional Sulsel, tetapi juga didengar dan sampai ke Pusat, sehingga mimpi kita sebagai keluarga besar Wija To Luwu tersebut bisa terealisasi, tidak hilang dan tenggelam dengan isu-isu lain,” harapnya. (Iccank)
