JAKARTA — Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kisruh data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mencatat angka kemiskinan di Maret turun menjadi 9,82% atau sebanyak 25,95 juta orang.
Angka kemiskinan tersebut lebih rendah 633.200 orang dibandingkan September 2017 yang sebanyak 26,58 juta orang atau 10,12%. Luhut meminta pihak yang tidak setuju bisa menerima fakta tersebut.
“Kemiskinan single digit itu baru zamannya Presiden Jokowi. Itu jangan, jangan malu ngakuin,” kata Luhut saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2018) seperti dilansir Detik.
“Karena beliau hanya mantan wali kota sama mantan gubernur, yang lain mantan apa, nyatanya beliau bisa mendeliver, ya itu harus diakui,” sambungnya.
Luhut tak terang-terangan menyebut siapa pihak yang dia maksud. Hanya saja merujuk ke orang-orang yang pernah menjabat sebagai pemimpin.
“Kita itu baiknya nyari data. Jadi kita jangan menceritakan rumor. Kalian ingatkan tuh yang merasa dirinya bekas-bekas pemimpin itu. Jadi jangan kasih data yang tidak mendidik masyarakat atau membodohi masyarakat dengan informasi yang nggak benar,” lanjutnya.
Luhut memastikan juga bahwa BPS bekerja secara independen tanpa membawa kepentingan pemerintah.
“BPS itu kan sumber data kita, BPS sudah bekerja di berbagai pemerintahan, independen. Jadi nggak mungkin kita berbohong,” tambahnya. (Ist/*)
