Luwu Utara, Mediaduta — Ribuan warga Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa menolak kehadiran PT. Kalla Arebama, Senin, (23/6/2025).
Aksi damai yang dipusatkan di Desa Onondowa itu merupakan bentuk penolakan masyarakat adat Rampi terhadap aktivitas perusahaan yang dinilai masuk tanpa persetujuan warga.
Dalam orasinya, tokoh adat Yesaya Wungko menegaskan bahwa masyarakat adat Rampi dengan tegas menolak kehadiran PT. Kalla Arebama tanpa syarat.
“PT. Kalla Arebama kami tolak. Perusahaan bukan solusi pembangunan daerah Rampi. Tanah Rampi adalah tanah adat. Biarkan kami kelola secara mandiri dengan diatur oleh pemerintah tanpa harus melibatkan perusahaan,” tegas Yesaya.
Senada dengan itu, tokoh pemuda Rampi, Rian Wunta, menyayangkan langkah perusahaan yang dinilai mengabaikan partisipasi masyarakat adat.
“Sangat disayangkan bahwa hadirnya perusahaan di Rampi tidak melalui persetujuan masyarakat adat sebagai penduduk setempat,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Frans, mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Kalla Arebama.
“Cakupan 12.010 hektar wilayah IUP PT. Kalla Arebama adalah sebagian besar pemukiman warga se-Kecamatan Rampi. Maka pemerintah pusat diharapkan untuk segera mencabut IUP tersebut,” ujarnya lantang.
Pernyataan sikap masyarakat juga disampaikan langsung oleh Tokei Tongko Rampi, Martin Lasoru, yang mewakili lembaga adat setempat.
“Semua yang masuk dalam IUP PT. Kalla Arebama adalah pemukiman masyarakat Rampi, lahan pertanian, lahan peternakan, situs sejarah, serta perkampungan tua peninggalan leluhur. Maka kami menyatakan sikap menolak keras hadirnya perusahaan di Rampi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat adat Rampi sejak awal tidak pernah memberikan persetujuan terhadap kehadiran perusahaan manapun di wilayah mereka.
“Kami masyarakat Rampi tidak pernah menyetujui perusahaan manapun masuk di wilayah kami,” tegasnya.
