MEDIA DUTA. Palopo,– Rencana pelaksanaan kegiatan “Jalan Anti Mager” yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Selatan menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, khususnya para aktivis di Kota Palopo. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Mei 2025—sehari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo—dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan konsentrasi publik menjelang hari penting tersebut.
Reski Halim, Ketua Wawasan Hukum Nusantara Palopo (WHN PALOPO) sekaligus salah satu aktivis di Palopo, menyoroti bahwa pelaksanaan acara berskala besar sehari sebelum PSU dapat mengundang risiko gangguan keamanan dan membuka ruang terjadinya mobilisasi massa oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami bukannya menolak semangat hidup sehat dari kegiatan ini, tapi waktunya tidak tepat. Kami khawatir akan ada mobilisasi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu menjelang pemungutan suara, dan itu sangat rentan menimbulkan gangguan keamanan,” ujar Reski Halim.
Lebih lanjut, Reski dan beberapa tokoh pemuda menyampaikan kekhawatiran bahwa kegiatan tersebut dapat mengalihkan fokus aparat keamanan dan penyelenggara pemilu yang seharusnya memusatkan perhatian pada kelancaran PSU.
Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga netralitas serta berkontribusi dalam menciptakan suasana damai dan kondusif menjelang hari pemungutan suara ulang yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2025.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo yang berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan “Jalan Anti Mager”, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, menyampaikan bahwa acara tersebut kemungkinan besar tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal.
“Kemungkinan besar kegiatan Jalan Sehat Anti Mager akan tetap terlaksana,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara mengenai pertimbangan aspek keamanan dan kondusifitas menjelang PSU.
