Luwu, mediaduta.com – Ketegangan tuntutan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah kembali memuncak.
Ratusan massa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Tana Luwu (Permata) memblokade total jalur nasional Makassar–Palopo di Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Minggu (8/2/2026) sore.
Aksi tersebut melumpuhkan arus lalu lintas selama lebih dari dua jam, dari pukul 16.08 hingga 18.22 Wita.
Kendaraan dari dua arah terjebak antrean panjang tanpa kepastian, menandai eskalasi tekanan publik terhadap pemerintah yang dinilai terus membiarkan aspirasi masyarakat Tana Luwu menggantung tanpa kejelasan.
Lokasi blokade berada sekitar 36 kilometer di selatan Kantor Bupati Luwu di Belopa.
Titik itu dipilih secara simbolik sebagai “gerbang perlawanan”, mencerminkan kekecewaan massa terhadap sikap pemerintah daerah dan provinsi yang dianggap tidak serius memperjuangkan pemekaran wilayah.
Spanduk bertuliskan “Siap Berjuang Bersama untuk Provinsi Luwu Raya. Luwu Raya Harga Mati” dibentangkan di atas gapura perbatasan Kabupaten Luwu dan Wajo.
Sebuah mobil komando diparkir melintang di badan jalan dan menjadi pusat orasi yang sarat nada kemarahan dan peringatan.
Salah satu orator, Furqan, secara terbuka mengingatkan tragedi Walmas Berdarah 2013, yang menewaskan seorang pejuang pemekaran bernama Candra. Ia mengajak massa menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan almarhum.
“Perjuangan ini sudah memakan korban jiwa. Ini bukan isu baru, bukan wacana musiman,” tegas Furqan.
Ia menyebut kematian Candra sebagai bukti bahwa tuntutan DOB Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya dibayar dengan harga mahal.
Dalam aksi tersebut, massa juga membawa keranda mayat bertuliskan “Gubernur Sulawesi Selatan”.
Simbol itu, menurut Furqan, merupakan ekspresi kekecewaan terhadap kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai gagal merespons aspirasi masyarakat Tana Luwu.
“Keranda ini simbol. Simbol matinya perhatian pemerintah provinsi terhadap Tana Luwu,” ucapnya dari atas mobil komando.
Furqan menegaskan bahwa tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo bukan kepentingan segelintir kelompok, melainkan aspirasi kolektif yang telah disuarakan selama bertahun-tahun tanpa hasil konkret.
Orator lainnya, Noldy, menyebut keranda tersebut sebagai simbol “matinya nurani penguasa”. Ia mendesak pejabat daerah dan pemerintah untuk tidak lagi menjadikan isu pemekaran sebagai komoditas politik tanpa realisasi.
“Jangan kembali ke daerah tanpa membawa keputusan dari Jakarta. Kami akan menolak pejabat yang datang hanya membawa janji,” tegasnya.
Massa menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Mereka menyatakan akan terus melakukan tekanan terbuka hingga pemerintah pusat dan daerah memberikan langkah nyata menuju pembentukan Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah.
Gelombang protes ini menjadi sinyal bahwa isu pemekaran di Tana Luwu tidak lagi berada di ruang wacana, melainkan telah berubah menjadi tuntutan politik terbuka yang berpotensi terus mengganggu stabilitas wilayah jika dibiarkan tanpa kepastian. (*)
