MEDU ONLINE, LUWUUTARA – Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Syaifuddin Patahuddin hadiri kegiatan seminar ISPO dan EXPO produk berbahan sawit di hotel Horizon Ultima Makassar, Senin,(24/10/2022).
Saat ditemui awak media, beliau mengemukakan bahwa sertifikasi ISPO ini bertujuan baik karena akan meningkatkan kwalitas dan kesinambungan dari tanaman kelapa sawit yang ada di Sulawesi Selatan ini,
“Pada prinsipnya sertifikasi ISPO ini, bertujuan baik karena akan meningkatkan kualitas dan kesinambungan dari tanaman kelapa sawit kita yang ada di wilayah provinsi Sulawesi Selatan ini, karena berhubungan dengan sustanebelisi produk kita yang ada kaitannya dengan perdagangan dunia,” ungkapnya.
Lanjutnya, jadi memang untuk produk bernilai-nilai expor itu memang ada aturan-aturan tersendiri yang harus memang kita ikuti termasuk ISPO untuk kelapa sawit.
“Namun tak kala pentingnya menurut saya adalah kondisi saat ini,sebenarnya bagaimana kita memperhatikan kelapa sawit yang sekarang ini berada di tangan petani, yang notabenenya ditanam jauh sebelum ada rencana pemerintah untuk membuat ISPO atau sertifikasi,” pungkasnya.
Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi partai keadilan sejahtera (PKS) ini juga mengatakan bahwa pihak pemerintah ini harus berpihak kepada petani mengenai rencana sertifikasi ISPO.
“Menurut saya, kita harus berpihak kepada petani, kasian petani jika misalnya harus ISPO, dan harus menebang dia punya tanaman kelapa sawit karena tidak memenuhi sertifikasi, sehingga menurut saya, ISPO ini tentu ada tahapannya tidak mesti langsung kita laksanakan sekarang, kalau untuk timingnya menurut saya belum tepat untuk dilaksanakan sekarang. Yang paling penting kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita sosialisasi terlebih dahulu kepada petani karen tidak menutup kemungkinan dan saya yakin banyak petani-petani kita yang mempunyai kelapa sawit itu turun-temurun,” imbuhnya.
Andi Syaifuddin juga meminta agar pihak PKS dan APKASINDO berkolaborasi untuk turun memfasilitasi petani dalam pengurusan sertifikasi ISPO.
“Tentunya disinilah peran dari pabrik kelapa sawit bersama APKASINDO, harus turun kebawah memfasilitasi agar petani dapat mengerti, jadi minimal untuk menanam pada lahan yang baru itu sudah mengindakan komponen-komponen atau persyaratan yang ada di ISPO, seperti kepemilikan dan sebagainya,” terangnya.
Serta kita harus memperhatikan pula dampak lingkungannya, tentang lahan gambut, maka dari itu sosialisasi sangat diperlukan kepada petani melalui Pabrik kelapa sawit (PKS), dan APKASINDO. Karena yang mempunyai kepentingan sebenarnya ini adalah PKS, karena kalau petani bisa saja berpindah ke komoditi lain seperti jagung, ke jeruk dan tanaman lainnya.
“Seperti yang terjadi sekarang di Kabupaten Luwu Utara, percetakan sawah baru, dengan adanya irigasi yang di Baliase untuk mempermudah petani dalam mengelola lahan persawahan mereka, intinya petani bisa mengelolah apa saja untuk menghidupi keluarganya,” ucapnya.
Apalagi kalau menurut mereka persyaratan ISPO terlalu berat, para petani bisa saja menebang tanaman kelapa sawitnya sendiri.
“Apa lagi jika seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau masalah harga ini, kita tidak transparan karena petani itu hanya butuh kejelasan tidak perlu harga terlalu tinggi yang penting jelas,” katanya.
Anggota komisi A, DPR Provinsi Sulawesi Selatan ini juga berharap agar pemerintah pada saat melakukan penetapan harga kelapa sawit itu harus tegas dan sesuai dengan regulasi.
“Harapan saya kedepannya, untuk penentuan harga itu kan sudah ada permentan, turunannya itu ada Pergub, yang mengatur tentang indeks, jadi pihak pemerintah dalam penetapan harga ini harus tegas, walaupun memang simalakama kita dalam hal ini, kenapa demikian karena apabila kita menutup PKS, petani akan menjual buah sawitnya kemana, tetapi yang namanya regulasi harus kita tegakkan sebagai pelaksana,” kuncinya.
