PALOPO — Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso (RMB) dalam diskusi publik bertema “Quo Vadis Visi Palopo 2023” di Lavecchia Cafe, Sabtu malam 15 Desember 2018 mengungkapkan bahwa APBD Kota Palopo di tahun anggaran 2019 masih lebih besar kepada belanja-belanja untuk pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Prosentasenya, kata RMB, sekitar 60%.
Hanya saja, RMB mengaku tidak hapal persis angka-angkanya. “Pokoknya lebih 1 Triliun untuk APBD 2019,” tandasnya.
Yang menarik dalam penyusunan RPJMD kali ini terkesan agak lamban, karena menurut pengamat, sulit nantinya menyinkronkan RPJMD yang tengah disusun jika APBD-nya sudah lebih dulu kelar alias sudah ketok palu.
Namun Wakil Walikota Palopo mementahkan sinyalamen tersebut.
“Memang idealnya RPJMD dulu yang ditetapkan, baru kemudian kita menyusun APBD, tapi karena waktu sudah mepet jadi kita mengacu kepada rancangan RPJMD, jadi saya kira tidak ada masalah,” ucap Wawali dua periode dengan dua walikota berbeda itu.
Nah, dalam RPJMD kan ada target-target yang mau dicapai, lanjut Wakil Walikota, sehingga anggaran itu dicover lewat target dan sasaran yang ingin dicapai tadi lewat APBD, imbuhnya.
Lain halnya Afrianto Nurdin. Mahasiswa Pasca Sarjana UMI itu mempertanyakan beberapa kegiatan yang dianggapnya hanya bersifat seremonial belaka utamanya pada kegiatan Reses DPRD dan Musrenbangdes yang menginput aspirasi dan kehendak masyarakat setempat.
“Antara Reses DPRD dan kegiatan Musrenbangdes itu agak mirip, atau sama lah, karena masing-masing menginput aspirasi atau keinginan warga dari bawah, nah yang bersoal kemudian, manakala aspirasi-aspirasi tadi yang dibawa ke penampungan sementara bernama Reses dan Musrenbangdes itu ingin diketahui warga sejauhmana follow up-nya, apakah memang dibahas di SKPD terkait, dan jika hasil pembahasannya sudah ada, mau diapakan, apakah dieksekusi atau kemudian hanya jadi catatan,” ulas Afrianto.
Lanjut dia, yang jadi pertimbangan logis dan realistis sebuah program yang kemudian ‘goal’ masuk di dalam APBD untuk dieksekusi sampai sekarang masih agak remang-remang, tentu pertimbangan objektif sesuai kebutuhan dengan skala prioritas yang mempertimbangkan sisi kecukupan finansial dan soal durasi kegiatan tersebut menjadi salah satu parameter dari “banyaknya” pertarungan saat pembahasan di gedung wakil rakyat, pungkasnya.
Bedah RPJMD Kota Palopo dalam diskusi publik di Lavecchia Cafe tersebut dihelat oleh Palopo Urban Forum, kelompok diskusi yang terdiri dari anak-anak muda lintas profesi dengan mengangkat tema-tema aktual di tengah masyarakat kota kita.
Selain Rahmat Masri Bandaso dan Afrianto yang tampil sebagai pembicara, juga hadir Steven Hamdani legislator Golkar yang juga Ketua Pansus RPJMD DPRD Palopo dan Amiruddin Akbar Wakil dekan FT Unanda.
Hadir memenuhi acara diskusi ini nampak sejumlah perwakilan Bappeda Palopo, Litbangda, akademisi sejumlah perguruan tinggi serta tokoh-tokoh pemuda seperti Herman Saputra dari KNPI, Ibramsyah dari HMI MPO dan mahasiswa lainnya serta para pengunjung cafe.(Iccank/**)
