Makassar — Tantangan terbesar di birokrasi pemerintahan adalah bagaimana menguatkan komitmen dan integritas para birokrat pemerintah dalam menghilangkan stigma dan berbagai isu negatif yang acapkali menerpa birokrasi pemerintahan. Demikian paragraf awal Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, saat menjadi Narasumber Latpim II PKP2A LAN Makassar untuk Wilayah Indonesia Timur, Selasa (27/2).
“Kita harus berubah karena lingkungan akan terus berubah. Birokrasi tahun ini tentu sangat berbeda dengan birokrasi 10 tahun yang lalu. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dalam menghilangkan berbagai isu yang mengatakan bahwa aparatur pemerintah tidak profesional, kurang cepat, kurang peduli, pemanfaatkan IT lemah, serta daya saing dalam konteks global masih rendah,” ujar Indah Putri Indriani.
Indah dalam materinya yang berjudul “Birokrasi Melayani” juga menyebutkan, ada 3 sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisiean, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. “Untuk mewujudkan 3 sasaran itu, maka ditetapkan 8 area perubahan reformasi birokrasi yang diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif,” jelas Indah Putri Indriani di hadapan 60 peserta.
Delapan area perubahan yang dimaksud orang nomor satu di Luwu Utara itu adalah (1) mental aparatur, (2) penguatan pengawasan, (3) penguatan akuntabilitas kinerja, (4) penguatan organisasi, (5) penataan sumber daya aparatur, (6) penataan peraturan perundang-undangan, (7) peningkatan kualitas pelayanan publik, serta (8) penataan tata laksana.
“8 area perubahan ini, apabila dilakukan, maka dipastikan birokrasi yang dibangun akan menjadi rahmat bagi masyarakat. Upaya yang dibangun ini dalam rangka mendekatkan birokrasi ke masyarakat. Banyak orang tidak pernah melakukan kesalahan karena memang dia tidak melakukan apa-apa alias safety player. Untuk itu, pentingnya menjadi bagian dari sebuah perubahan. Tetaplah jadi baik dan teruslah begitu,” pungkas Indah Putri Indriani.
Latpim II PKP2A ini diikuti 60 orang dengan komposisi peserta; BPKP Sulsel 4 orang, Kejaksaan Agung (5), Pemkab Lutim (3), Bombana (3), Sigi (2), Dogiyai (2), Parigi Moutong (2), Pangkep (6), Bulukumba (2), Luwu Utara (2), Sinjai (4), Buton (5), dan Gorontalo (2). Sementara Pemkab Barru, Tojo Una-una, Deiyai, Sorong, Banggai, dan Konawe masing-masing 1 orang. Selain itu, Pemkot Palopo 1 orang, Palu (2), Tidore Kepulauan (3), dan Makassar (4). Ada pula dari Pemprov Sulawesi Tenggara 2 orang.(Lukman Hamarong/*)
