MEDU-ONLINE, PALOPO | Menyusul berita heboh soal warga korban banjir di salah satu pedalaman kota Palopo yang berteriak kelaparan, akibat jalan terisolasi gegara banjir setinggi 1 meter lebih yang membuat transportasi darat lumpuh, tokoh Golkar yang juga wakil rakyat di DPRD Palopo, Drs H Baharman Supri MM, ikut angkat bicara.
Baharman yang merupakan politisi senior dan juga pengusaha bonafid di kota idaman ini sebelumnya memberi apresiasi atas gercep (gerak cepat) beberapa tokoh dan lembaga termasuk Pemerintah Kota Palopo dan jajarannya serta Polres Kota Palopo yang begitu sigap memberi bantuan berupa makanan siap saji, air mineral maupun mi instant serta air bersih kepada masyarakat korban banjir khususnya di Kecamatan Telluwanua beberapa hari lalu.
BACA KI JUGA: Sambil Hibur Warga, Kapolres Palopo Salurkan Bantuan Bencana Banjir di Marobo Salu Battang
“Pertama-tama saya apresiasi semua pihak, baik pribadi maupun lembaga, termasuk Pemkot, Polres dan sebagainya. Tetapi menurut saya, maafkan saya, karena saya harus mengatakan sejujurnya, bahwa kita di Palopo ini selalu tiba masa tiba akal. Nanti sakit baru mau pigi ke dokter berobat. Indomie (baca: Mie Instan, red) juga penting, tetapi itu untuk sementara saja, bukan bagian dari solusi. Banjir di Palopo bukan barang kemarin, tetapi sudah bertahun-tahun, tapi kita anehnya tidak fokus kesitu, fokusnya selalu ke bantuan Indomie, beras dan sebagainya,” ujar Baharman di ruang kerjanya di Komisi I DPRD Palopo, Selasa lalu (11/10).
Meski mengaku bukan orang tehnik sipil, tapi Baharman berani menggagas agar Pemerintah, baik Pemkot Palopo, Pemprov Sulsel dan Pusat untuk melakukan program Kanalisasi Terintegrasi, dengan membuat saluran drainase pemecah atau pembagi air serta normalisasi sungai atau kanal.
BACA KI JUGA: Banjir dan Longsor Terparah di Palopo dalam Sepekan Terakhir Dua Kali Terjang Kawasan Ini, Warga Harus Siaga Bencana
“Masalahnya bukan cuma di dalam kota Palopo, tetapi mulai dari hulu – di Bastem kita harus bicara dengan Pemkab Luwu, banjir di Salu Battang harus juga melibatkan Pemkab Toraja Utara dan Luwu Utara – sampai ke hilir, daerah aliran sungai yang berlabuh ke pantai. Sedangkan untuk dalam kota harus dilakukan solusi jangka panjang untuk 10-20 tahun ke depan. Kalau tidak, maka saudara-saudara kita di kawasan Belimbing-Haji Hasan-Salo Tellue (BH Satu) tetap akan jadi langganan banjir setiap musim hujan tiba,” tegas Tokoh yang dikenal sebagai cendekiawan berlatarbelakang HMI tersebut.
Untuk mewujudkan program kanalisasi ini, ia meminta Pemkot Palopo belajar dari daerah lain yang punya karakteristik yang sama, misalnya Kota Makassar yang punya kanal atau waduk pengendali banjir.
Selain itu, dukungan anggaran juga menentukan kebijakan ini, sehingga mau tak mau, Pemkot Palopo harus melibatkan juga Pemprov Sulsel dan Pemerintah Pusat.
“Untuk memperluas kanal atau sungai harus melakukan pembebasan lahan masyarakat, dan ini butuh anggaran besar, saya kira instansi teknis sudah punya planning dan gambar pemetaan kawasan yang wajib untuk ditata ulang, khususnya kawasan banjir yang memang sangat memerlukan penanganan serius dari Pemerintah,” pungkas Baharman.
(***)
