Media Duta Online.Palopo – Aliansi Pemuda dan Masyarakat Battang Barat (APMBB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Palopo pada Jumat, 9 Mei 2025. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas janji Pemerintah Kota Palopo yang belum juga ditepati terkait pengadaan jaringan internet di wilayah Battang Barat, Kecamatan Wara Barat.
Unjuk rasa ini menjadi lanjutan dari aksi sebelumnya yang telah dilakukan pada 11 September 2024. Dalam aksi tahun lalu itu, APMBB menuntut akses internet di Battang Barat yang selama ini tidak tersedia. Menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah Kota Palopo, melalui dinas terkait, berjanji akan membangun infrastruktur menara BTS agar masyarakat dapat segera mengakses jaringan internet paling lambat Januari 2025.
Namun, delapan bulan sejak janji itu diucapkan, tidak ada perkembangan signifikan. Masyarakat Battang Barat masih belum bisa menikmati layanan internet yang menjadi kebutuhan penting, baik untuk pendidikan, pelayanan publik, maupun aktivitas ekonomi. Hal inilah yang memicu APMBB kembali turun ke jalan.
Renaldi Usman, Jenderal Lapangan Aksi, menyatakan bahwa demonstrasi ini adalah bentuk kekecewaan dan protes keras atas janji yang dianggap palsu oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa masyarakat telah cukup bersabar, namun janji yang disampaikan tidak pernah diwujudkan.
“Pada aksi yang kami lakukan tahun lalu, Pemerintah Kota Palopo berjanji masyarakat Battang Barat dapat menggunakan jaringan internet pada Januari 2025. Tapi sampai saat ini belum ada. Jadi kami melakukan aksi ini sebagai bentuk protes dan kekecewaan kami terhadap janji yang belum ditepati tersebut,” ujar Renaldi.
Dalam aksinya, APMBB juga menyampaikan sejumlah tuntutan tambahan. Mereka mendesak agar Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palopo dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal menjalankan tugas. Selain itu, massa menolak keberadaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di wilayah Battang Barat karena dinilai menghambat akses dan kepentingan masyarakat lokal.
Aksi unjuk rasa berlangsung cukup panas. Massa membakar ban di depan kantor wali kota dan sempat terjadi aksi saling dorong dengan aparat keamanan. Ketegangan memuncak ketika pagar kantor ditutup secara tiba-tiba, menyebabkan tangan Wakil Jenderal Lapangan APMBB terjepit dan mengalami luka.
“Yang sangat kami kecewakan hari ini adalah aksi aparat keamanan menutup paksa pagar dan mengakibatkan tangan kawan kami terjepit,” ucap seorang peserta aksi dengan nada geram.
Meski sempat terjadi ketegangan, Kepala Dinas Kominfo akhirnya membuka ruang diskusi dengan perwakilan demonstran. Dalam audiensi tersebut, pihak Kominfo kembali berjanji bahwa jaringan internet akan segera tersedia di Battang Barat, meski belum disampaikan tanggal pasti realisasinya.
Sebagai bentuk tekanan, APMBB menyatakan akan mengambil langkah lebih ekstrem jika dalam waktu satu pekan ke depan belum ada jaringan internet di wilayah mereka. Mereka mengancam akan menutup akses jalan utama Palopo–Toraja, yang merupakan jalur vital penghubung antardaerah.
Aksi ini mencerminkan keresahan masyarakat akan akses digital yang belum merata di era modern, serta menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam merealisasikan janji pembangunan, khususnya di wilayah terpencil seperti Battang Barat.
